peran pemerintah daerah. Penggunaan internet di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Purwandini and Irwansyah 2018). peran pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nurmagfirah Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu social, Universitas Negeri Makassar. Pernikahan dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan di kota-kota besar juga demikian. (Dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Abdi) Tujuan peneletian ini dilakukan untuk mengetahui (1)Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Aksesiblitas Desa Tertinggal di Kecamatan. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 4 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 9 KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRIBali- Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menyebutkan terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang mengamanatkan untuk menetapkan norma dan standar/prosedur, serta kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Mengetahui apa saja peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam karya Cohen dan Peterson. Peran Pemerintah Daerah Provinsi 9 H. Proses pengembangan untuk perencanaan,. Beberapa penelitian mendapatkan hubungan yang erat antara pemberdayaan UKM dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam gambaran umumnya Perizinan Bangunan Kota Besar seperti Kota Jakarta mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sekali dan tampaknya akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Menurut Solway (2004), tujuan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD meliputi hal-hal sebagai berikut. OlehPeran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah. Peran pemerintah daerah disesuaikan dengan Pemerintah daerah menjalankan urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. 1. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintahan daerah untuk mewujudkan. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, menunjukkan pemerintah daerah memiliki peran yang Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Keadilan Sosial" (Library Research) Dhanny Saraswati. Winingsih Pusat Penelitian. Partisipasi warga. untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi Covid-19. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Indonesia, jumlah rumahsakit milik pemerintah sejak tahun 1995 berkurang sedikit. Peran Pemerintah Daerah. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. A. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. ac. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi,. Hal ini membutuhkan peran pemerintah daerah. Peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam melakukan pelaksana pelayanan terutama dalam mencegah terjadinya gizi buruk. Nama : VIDIA RISKI AWALIA Nomor stambuk : 1056 00935 10 Program Studi : Ilmu Pemerintahan Menyetujui: Pembimbing 1 Pembimbing II Dr. Termasuk, kebijakan dalam upaya menangani pandemi Covid-19 saat ini. c. 3) Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran ini dilakukan pada waktu evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota. Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik atau menyeluruh, agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan. Peran Pemerintah Desa dalam kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat Desa meliputi : a. Faktor penghambat peran pemerintah daerah adalah dukungan anggaran serta kuantitas aparat kepolisian yang jumlahnya sangat sedikit. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam upaya mewujudkan tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana. Peran Pemerintah Daerah Bagi Pemulihan Ekonomi Nasional. , S. l) Melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam percepatan pencegahan stunting sebagai wakil Pemerintah di wilayahnya masing. Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada. Pemerintahan Daerah seperti tertuang didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), adalah penyelengaraan. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria. Peran Pemerintah Daerah. Dalam CNBC Indonesia Awards 2021 Kategori 'The Best Regional Leaders' ini Head of Research CNBC. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan good governance, dengan melalui beberapa prinsip diatas, sudah mengindikasikan basil yang positif. 3. Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyimbang kekuatan. Sementara itu, untuk peran pemerintah daerah yang kuat. Terkini. Journal article // Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Peran pemerintah yang semakin besar dalam perekonomian tidak dapat dilepaskan dari kegagalan pasar (market failure). id. 1. Rostow dalam Jhingan (2007) menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi UMKM dan menuntut UMKM menyusun ulang strategi bisnisnya untuk mengakomodasi efek pandemi. Sektor pemerintah dominan semua komponen memegang peran sesuai fungsi masing-masing. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan);. Rabina Yunus, M. PDF | On Dec 31, 2018, M. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTAR WARGA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Taufik Hidayat Universitas Muhammadiyah Makassar Taufikhidayat368@yahoo. Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Liberal. 1 Kewenangan Pemerintah Daerah ii Pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI. PURBALINGGA INFO - Suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggungjawab dari penyelenggara pemilu saja, dalam hal ini Komisi Pemilihan. yang sangat baik antara pemerintah daerah dengan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama. “Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Luwu Timur”. Situasi faktual konservasi yang amat kompleks dan rumit merupakan alasan mendesak untuk memberi porsi yang terukur bagi Pemerintah Daerah. PENDAHULUAN . Penguatan peran badan perencana pembangunan daerah. IP, M. Di dalam konteks desentralisasi yang berlaku di Indonesia, maka pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai. Winingsih, Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. , Kalinggi, R. Simak kunci jawaban PKN kelas 10 di halaman 121. Peran pemerintah dalam perekonomian akan tercermin dari kebijakan ekonomi yang di ambil pemerintah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas, pembangunan, dan pelayanan publik di seluruh negara. E. Peran Pemerintah Daerah Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tidak lupa shalawat dan. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar upaya penanganan Covid-19. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan: “Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya…”. Menurut UU No. 28/ 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 1. 93; TLN 4744). Penguatan peran aparat pengawas pemerintah daerah dalam pengawas pemerintah daerah dalam pengawasan dana desa; 12. Hubungan yang bersifat industrial ini juga dapat disebut dengan istilah relasi tripartit, dimana antara pemerintah, pengusaha dan buruh yang direpresentasikan oleh organisasi serikat pekerja tergabung dalam suatu kelembagaan kerjasama atau LKS Tripartit. Peran dan kedudukan pemerintah daerah diatur dalam UU No. 154-155). memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. (Nur Azizah Raja) 56 aan/pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah. pemerintah daerah. Simaklah penjelasan selengkapnya di bawah ini : 1. Otonomi dan desentralisasi dimaksudkan sebagai pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Liputan6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait 10 IV. Peran Pemerintah Daerah UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pmerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistemPandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi UMKM dan menuntut UMKM menyusun ulang strategi bisnisnya untuk mengakomodasi efek pandemi. yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Substansi pembagian daerah NKRI diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan keempat yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik. Peran daerah sangat krusial dalam pengembangan ekonomi syariah. Bogor – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya membangun ketahanan pangan. dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara”. PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI REGULATOR, DINAMISATOR, FASILITATOR, DAN KATALISATOR DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO DI KABUPATEN LUWU UTARA Riska Firdaus Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andi Djemma, Palopo Email : [email protected] pemerintah daerah sebagai fasilitator, dalam hal perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi sebuah komunitas masyarakat, pemerintahan dan lingkungannya dalam suatu daerah. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN: STUDI DI KOTA YOGYAKARTA DAN MALANG. H. Memajukan kesejahteraan umum. Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014. com, Jakarta Indonesia berkomitmen untuk menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi agenda internasional berkaitan dengan lingkungan, sosial dan ekonomi. PALEMBANG,. Bantuan hukum. PENDAHULUAN 1. Siswanto menjelaskan Undang-Undang tersebut antara Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah - Neliti. RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun denganKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat Dikutip dari Buku Sekolah Elektronik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki beberapa fungsi seperti: fungsi layanan (servicing function), fungsi. Nurfurqon, Ardika “Analisi Kebijakan Pemerintah. Pentingnya peranan pemerintah daerah dalam mengawal jalannya pembangunan dan perekonomian di Indonesia menjadi sangat terasa krusial, terutama di masa pandemi seperti sekarang yang menuntut pemangku kebijakan. 202-213 . Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan dilaksanakan dalam bentuk. Dalam tataran nasional, kesehatan merupakan aspek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu, diperlukan intervensi. yang sangat baik antara pemerintah daerah dengan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama. Peran Pemerintah Daerah Bagi Pemulihan Ekonomi Nasional. Peran pemerintah dalam fungsi pemberdayaan menjadi fasilitator dan motivator. Hubungan keduanya pun diatur dalam undang-undang. Hingga saat ini, informasi manfaat SIKP masih sangat sedikit terutama pejabat atau pengambil kebijakan yang mengetahui kegunaan dari SIKP jika diterapkan secara holistik. AP 2. . 32 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa terdapat hubungan pemerintahan yang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu hubungan dalam. Nurlinah, M. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat. Paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara professional kepada daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya, serta perimbangan keuangan antar pusat dan daerah sesuai. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, 1. Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa. id, inilah rekomendasi contoh soal Modul Pembelajaran PPKn, PKN Kelas X KD 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran pemerintah daerah terhadap pengelolaan wilayah pesisir khususnya wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang pada Kecamatan Teluk Naga, secara lebih tegas aturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan. Theresia O. AP, M. Inisiatif konservasi, apapun itu, pasti akan berkaitan dengan peran atau posisi Pemerintah Daerah. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 4 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang terpenting adalah memberikan arahan agar pendayagunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, bertanggung jawab dan sesuai dengan daya dukung yang mengutamakan kelestarian fungsi dan keseimbangan. Pemerintah berkomitmen mendorong digitalisasi UMKM tradisional/luring dan memberikan kemudahan bagi UMKM yang sudah terdigitalisasi,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam webinar bertema “Percepatan Digital Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi” yang diadakan BeritaSatu Media Holdings, di Jakarta, Rabu (28/04/2021). Skripsi ini. ndang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik. (2005). 13, No. Dengan teknik analisis naratif, dapat disimpulkan minimnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam Program Kartu Prakerja yang hanya bertindak sebagai penonton. 2. Lembaga ini5 Diyar Ginanjar, Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19, Vol 13 No. Kebutuhan akan perumahan (perumahan. Selain itu juga program-program dari pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. bagaimana peran pemerintah daerah yang berdasar pemerintah pusat terkait pertembakauan di Kabupaten Jember. 203 Tujuan Penelitan Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pertama, untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia. AP. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koprasi dan UKM Kabupaten Minahasa terhadap kemandirian UMKM di Minahasa. Pemerintah Daerah” ini dapat diselesaikan dengan baik. peran Pemerintah Daerah untuk merubah paradigma tersebut. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumentasi serta menggunakan teknik. Wewenang dan peran pemerintah dalam hal perizinan bidang pertanahan juga diatur baik melalui undang-undang rencana tata ruang, dan peraturan izin lokasi. Setelah itu, data-data tersebut dilakukan pereduksian dan kemudian ditampilkan baik dalam bentuk gambar ataupun tabel. Salah satu contohnya yaitu ketika dilaksanakanya kegiatan Forum Konsolidasi Pim-pinan Daerah Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota tahun 2008 di gedung Lemhannas, terjadi pencitraan negatif bagi peme-rintah khususnya. M. 3 Umum yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan. 3. Dalam kurun waktu 2020-2022, pemerintah telah sejumlah infrastruktur di berbagai daerah, diantaranya yaitu: 11 pelabuhan penyeberangan, 10 bandara baru, 6. Artinya, hingga Tahun 2016 Pemda masih bisa mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menggelar CNBC Indonesia Awards 2021 sebagai wujud apresiasi dan kinerja yang telah diraih para pelaku ekonomi dan dunia usaha sepanjang tahun 2021. Era otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola dan mengurus rumah tangga daerahnya. 1. Peraturan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia sendiri diatur dalam pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A, dan pasal 18B UUD 1945. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada di Manggarai Barat, khususnya dari sektor pariwsata agar bisa meningkatkan Pendapatan Daerah. Jumat, 08 Jan 2021 15:30 WIB. Peranan Pemerintah Daerah dalam . Rainbow. Baca juga: Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah. 32 Tahun 2004, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda. 2, 2022 141 PerdaganganKotaSurabayaadalahdenganmen-ciptakanaksesatausistembaruuntukmening-PDF | On Dec 31, 2018, M. Dari empat peran yang diamanatkan, pemda Jawa Barat baru dapat melakukan sosialisasi dan memberikan layanan fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan. Pembangunan merupakan proses multi dimensional yang mencakup berbagai. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki tersebut adalah kekayaan alam berupa tambang mineral, batubara dan gas bumi. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2. 3 Tujuan & Manfaat Penelitian . idYOGYAKARTA,KOMPAS. Tinjauan Pustaka Pemerintahan lokal/daerah yang dikenal sekarang berasal dari perkembangan praktek pemerintahan di Eropa pada abad ke-11 dan 12. Dalam hal ini, pemerintah daerah baik provinsi maupun ka-bupaten memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk melakukan upaya penyelesaian konflik agraria di daerahnya masing-masing. 1.